Di ruang publik, sering kita temukan pemukiman liar yang dibangun seperti misalnya di tepian sungai, rel kereta api, bahkan bangunan permukiman di lorong jalan jalan tol. Pemukiman penduduk tepat nya yang berada di kawasan tepi sungai atau Bantaran sungai sangat banyak kita temui di daerah Indonesia. Pemukiman di sepanjang Bantaran sungai ini sangat lekat dengan kesan kotor, berbahaya, kumuh, dan  juga tampilan yang berantakan.

Pemandangan ini bukanlah pemandangan langka yang terjadi di Indonesia. Pemandangan ini berdampingan dengan pemandangan Perkotaan yang megah. Inilah salah satu penyebab bencana banjir yang menjadi agenda tahunan di ibukota, atau pun daerah lain yang selalu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di pinggiran sungai.

Walaupun pemerintah setempat telah memiliki banyak rencana untuk menertibkan pemukiman warga yang ada di Bantaran sungai, namun dalam realitas nya kondisi Bantaran sungai di negara ini masih sangat jauh dari kesan bersih ataupun sehat.

Sulitnya untuk mewujudkan penertiban ini yaitu salah satunya karena pertumbuhan fisik di daerah kota lebih cepat dan juga lebih baik dibandingkan di daerah desa, sehingga arus urbanisasi terus meningkat dan terpusat kepada wilayah di kota kota besar saja. Utbanisasi yang tinggi ini tidak diikuti dengan keseimbangan jumlah lapangan kerja yang ada. Sehingga dampaknya yaitu terlihat dari penghasilan kaum urban yang terbilang rendah.

Dengan penghasilan yang rendah, maka mereka lebih memilih mencari daerah tempat tinggal di pinggiran kota karena lebih murah, walaupun sebenarnya daerah tersebut tidaklah layak untuk dihuni. Akibat dari realitas ini, yaitu kualitas hidup masyarakat di daerah pinggiran kota menjadi semakin rendah apalagi di bagian kesehatan.

Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, misalnya pemukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pemerintah daerah setempat, lingkungan ekosistem yang tidak bersahabat dengan kawasan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan milik pemerintah.

Perpindahan orang menuju kota tidak bisa semena – mena dilarang begitu saja, karena setiap orang berhak untuk mencari mata pencahariannya ke manapun. Untuk mengatasi masalah ini, gagasan yang dapat diterapkan adalah menata ruang publik berkelanjutan di kawasan Bantaran sungai.

Berkelanjutan ini yaitu berkelanjutan secara fisik, Ekologi, juga sosial ekonomi. Prinsipnya yaitu mengurangi kerusakan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta meningkatkan stabilitas untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Konsep ini dapat dilaksanakan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik yang tinggal di Bantaran sungai, pemerintah daerah setempat, ataupun menggunakan sumber daya alam yang ada. Masyarakat di kawasan bantaran sungai juga harus dipandang sebagai salah satu mitra bagi pemerintah dalam mengelola ruang publik di kawasan Sempadan sungai agar hasil pengelolaannya lebih maksimal.

Selama ini, masyarakat di kalangan kelas menengah atau ke bawah hanya dijadikan sebagai objek kebijakan saja. Sehingga sering timbul konflik dalam kegiatan pembangunan. Sementara itu, untuk sumberdaya alam yang diperlukan haruslah dilihat sebagai kawasan lindung yang memiliki potensi, bukan hanya untuk Eksploitasi saja. Hal hal tersebut yang perlu diperhatikan sebagai aspek untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan di ruang publik.